Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu; Masyarakat Umalulu Lakukan Demo ke Panwaslu Kabupaten

Melolo, 12 Mei 2014. Organisasi masyarakat yang menamakan  diri “Aliansi Warga Peduli Pemilu Kecamatan Umalulu dan Kahaunga Eti’’ melakukan demo ke kantor Panwaslu Kabupaten Sumba Timur, Senin, 12 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita. Dalam orasi yang dipimpin langsung oleh Imanuel Soleman yang diduga sebagai ketua rombongan, disampaikan beberapa tututan yang dituangkan lewat spanduk yang dibawanya, diantaranya;demo atas

  1. Jaksa terima dan naikkan kasus Umalulu,
  2. Limu Hamanai jangan dilantik dan ditetapkan,
  3. KPPS, PPS, dan PPK Kecamatan Umalulu Harus dipecat,
  4. Kapolres Perhatikan kinerja anggota,
  5. Panwaslu jangan klarifikasi sepihak,
  6. Tangkap dan penjarakan Yudianto,
  7. Polisi Jangan Terima Uang Suap,

serta masih ada tuntutan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

demo tengahSetelah menyampaikan orasinya, rombongan pendemo,  melalui wakilnya, Imanuel Soleman dan kawan-kawan diterima oleh Anwar Engga, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Timur, di ruang kerjanya dan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhannya. Wakil pendemo antara lain mempertanyakan :

  1. Kenapa terjadi pergantian anggota KPPS 3 di Desa Umalulu, kecamatan Umalulu pada H – 1, dengan nama dan tanda tangan  diwakilkan kepada orang lain?
  2. Jeky Hamanai sebagai Kepala desa Umalulu memberikan uang Rp.100.000,- yang diduga sebagai uang untuk berhenti dari anggota KPPS.

demo bawahMenurut Anwar Engga, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Timur, pihaknya telah melakukan mencoba klarifikasi dengan semua pihak yang terkait, baik PPS maupun KPPS. Namun hingga saat ini pihaknya belum bisa bertemu dengan ketua KPPS Desa Umalulu, karena alasan yang tidak jelas. Dari temuan di lapangan, terlihat ada kejanggalan terkait pergantian anggota KPPS  di Desa Umalulu, antara lain tidak ditemukanya surat pengangkatan  KPPS atau PPS dari pihak PPK. Menurut Engga, hal itu merupakan kekeliruan dan kelemahan yang dibuat oleh PPK di Kecamatan. Hal seperti ini tidak sesuai dengan prosedur lagi. Akan tetapi, menurutnya pengaduan masyarakat terkait pergantian anggota KPPS pada H -1, tidak bisa dikategorikan sebagai sebagai pelanggaran pemilu. Pergantian anggota KPPS oleh PPS dilakukan karena si anggota tidak pernah menjalankan fungsi sebagai anggota KPPS. Mengenai adanya indikasi pemalsuan tanda tangan, hal itu tidak dapat dikategorikan pelanggaran pemilu melainkan pelanggaran Pidana Umum. Dia mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan hal itu ke Kepolisian karena hal itu merupakan kewenangan kepolisian. Mengenai keterlibatan Kepala Desa Umalulu dalam pembentukan KPPS, Engga berkomentar bahwa hasil klarifikasinya di lapangan menunjukkan bahwa pembentukan KPPS sudah dilimpahkan sepenuhnya ke PPS, sehingga kewengan mutlak sudah berada di tangan PPS, bukan Kepala Desa.

Namun dengan keadaan seperti ini, banyak masyarakat yang semakin bingung karena mereka tidak mengetahui mana yang bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pemilu, karena sebuah kasus yang ada kaitan eratnya dengan pemilupun  tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Menjadi sebuah pertanyaan besar, siapakah yang akan disalahkan terkait dengan ketidaktauhan masyarakat tersebut. (MR, sp.com)

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Berita, Politik. Tandai permalink.

Bagaimana komentar anda?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s