Operasi Simpati 2014 – Sumba Timur Sudah Sesuai Aturan?

Supriyana

Supriyana

Melolo. 26 Mei 2014. Kesatuan Polisi Lalu Lintas,Kepolisian Resort Sumba Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur Kamis, 22 Mei 2014 melakukan operasi gabungan yang dinamakan Operasi Simpati 2014.Dalam operasi tersebut dapat menjaring kurang lebih 30 – 50 kendaraan sepeda Motor, dengan tingkat pelanggaran yang bervariasi, mulai dari kelengkapan sepeda motor seperti kaca spion, plat nomor kendaraan, sampai kelengkapan administrasi seperti Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Supriyana, Kepala Koordinasi Lapangan dari Dinas Perhubungan Sumba Timur, kepada media online sumbapembaharuan.com menjelaskan, kalau operasi gabungan seperti ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap Triwulan. Dalam kegiatan operasi seperti ini menurut Supriyana, Dinas Perhubungan Sumba Timur lebih memusatkan perhatian pada kelayakan kendaraan bermotor, seperti kendaraan yang mati KIR, sedangkan untuk kasus kendaraan yang mati STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau pengendara yang tidak mampu menunjukan SIM (Surat Izin Mengemudi) dilimpahkan ke Kepolisian. Dinas Perhubungan juga hanya berfungsi sebatas pembinaan, sedangkan penindakan pelanggaran diserahkan kepada Kepolisian.

PolisiSalah seorang oknum anggota Polisi Lalu Lintas yang berhasil diwawancarai media sumbapembaharuan.com mengatakan bahwa “…pelaksanaan tilang ini hanya didasari pada hati nurani karena ada sumbangan dari pihak ke-3 (tiga) yaitu dari DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Sumba Timur, karena pihak merekalah yang menindaklanjutinya.” Dikatakan bahwa “kalau melanggar dalam hal berlalu-lintas itu adalah kewenangan Kepolisian, sedangkan kelulusan uji ditentukan Dinas Perhubungan Sumba Timur. Mengenai kendaraan yang mati pajak dan STNK, proses tilang tetap dilakukan, dan mereka diarahkan agar segera membayar pajak. Namun dari beberapa jenis kendaraan yang berhasil ditilang ada pemilik kendaraan yang tidak punya uang untuk membayar pajak, sehingga dalam proses tilang seperti ini  pihak yang sama bisa ditilang secara berulang-ulang kali.”

“Mengenai pengendara sepeda motor yang tidak mampu menunjukan SIM (Surat Izin Mengemudi), menurutnya sesuai dengan bunyi Undang-Undang yakni pasal 281, mengemudikan kendaraan tidak mampu menunjukan Surat Izin Mengemudi akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000,- tetap diterapkan, motornya ditahan dan kami (Polantas) punya kebijakan disana, seharusnya motor dikirim kepengadilan, tetapi karena dia sudah lengkapi dengan cara membuat SIM, maka digantikan untuk dia lebih muda memakai motornya,” lanjutnya.

suasanaNamun menurut Warga yang namanya tidak mau dimediakan, pernyatan dari oknum Polantas yang menyatakan bahwa “Pengendara sepeda motor yang tidak mampu menunjukan SIM (Surat Izin Mengemudi), menurutnya sesuai dengan bunyi Undang-Undang yakni pasal 281, mengemudikan kendaraan tidak mampu menunjukan Surat Izin Mengemudi akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000,” berbeda dengan Ketentuan Pidana yang tertera pada SIM (Surat Izin Mengemudi) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukan Surat Izin Mengemudi yang sah  kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 5 huruf (B) di pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak Rp 250.000,- atau (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 Ayat 2 UU nomor 22 Tahun 2009.” Akibatnya dalam penerapan aturan ini dikuatirkan akan banyak terjadi kejanggalan.

Dari pengamatan media ini, banyak juga pengendara sepeda motor yang lolos dari pemeriksaan polisi dengan cara bersembunyi di rumah warga. Seorang ibu yang mengaku bekerja di SEKDA Sumba Timur bernama Ani (nama samara), mengaku terpaksa harus sembunyi karena tidak punya SIM. Ketika ditanya alasan tidak urus SIM, katanya “Malas!”

Perilaku warga seperti ini perlu ditindak secara tegas,  karena seorang warga yang seharusnya memahami aturan sudah semestinya menjadi contoh dan teladan bagi warga yang masih awam aturan. PM, sp.com

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Berita, Hukum & Kriminal. Tandai permalink.

Bagaimana komentar anda?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s